TEMPO.CO, Jakarta - Kian santer penolakan buruh terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka (kini diubah menjadi Cipta Kerja) usulan Presiden Jokowi.
Kalangan buruh semakin bersemangat ketika rancangan aturan sapu jagat tersebut diserahkan oleh pemerintahan Jokowi kepada DPR. Draf atau rancangan itu pun telah dibuka untuk publik.
RUU Cilaka dinilai hanya memberi karpet merah kepada pengusaha, tetapi menyudutkan buruh.
Dalam penyusunan rancangan tadi, pemerintah membentuk tim satgas yang berisikan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusah Indonesia (Apindo).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pemerintah tak memikirkan pekerja dalam penyusunan omnibus law ini.
"Enggak ada otak itu, pemerintah dan pengusaha," kata Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, hari ini, Ahad, 16 Februari 2020.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyebut RUU Cipta Kerja ini melenceng dari tujuan awalnya. Yang terjadi, substansinya mengeksploitasi buruh dan sumber daya alam Indonesia.
"Judulnya saja Cipta Lapangan Kerja, tapi sejatinya tidak untuk membuka lapangan kerja, melainkan investasi dan kepentingan pemodal yang diberikan seluas-luasnya," kata Nining dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu lalu, 15 Februari 2020.
Berita Selanjutnya
Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK
30 hari lalu
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
2 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
3 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
4 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
4 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
9 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
9 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
10 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
10 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
17 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
18 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.